KUNINGAN – Kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon kini menjadi sorotan. Aliansi Masyarakat Kuningan (Alamku) resmi melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh.
Laporan pengaduan itu berkaitan dengan sejumlah aspek dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan sumber air yang berada di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Mulai dari persoalan kewenangan pemerintah daerah, legalitas perizinan pengambilan air, hingga transparansi dan akuntabilitas dana kompensasi menjadi poin yang dipersoalkan.
Inisiator Alamku, Imam Royani, menyerahkan langsung dokumen pengaduan tersebut ke kantor Kejati Jawa Barat di Bandung pada Jumat (6/11).
Imam mengatakan, langkah hukum ini diambil setelah pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Salah satunya menyangkut klausul dalam adendum perpanjangan kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang diduga berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Soroti Kewenangan Pemkab Kuningan
Salah satu persoalan utama yang disampaikan Alamku berkaitan dengan batas kewenangan Pemkab Kuningan dalam menjamin ketersediaan pasokan air bagi Pemkot Cirebon.
Persoalan tersebut merujuk pada adendum perubahan ketiga perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 22 Agustus 2025.
Alamku mempertanyakan dasar kewenangan Pemkab Kuningan dalam mengatur alokasi pemanfaatan air yang sumbernya berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Pasalnya, pengelolaan kawasan konservasi memiliki ketentuan dan otoritas tersendiri. Karena itu, menurut Imam, perlu dipastikan apakah terdapat persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan tersebut.
“Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin pasokan air yang sumbernya berada di kawasan taman nasional? Apakah ada persetujuan atau pelimpahan kewenangan dari otoritas pengelola kawasan? Ini yang perlu diperiksa,” ujar Imam, Senin (9/11).
Alamku menilai, kejelasan mengenai kewenangan tersebut penting agar kerja sama pemanfaatan sumber daya air tidak hanya memiliki dasar kesepakatan antarpemerintah daerah, tetapi juga memenuhi ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.
Izin Pemanfaatan Mata Air Cipaniis Diduga Kedaluwarsa
Selain mempertanyakan kewenangan pemerintah daerah, Alamku juga menyoroti legalitas operasional pengambilan air dari Mata Air Cipaniis.
Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan organisasi tersebut, terdapat dugaan bahwa surat izin pemanfaatan ruang dan pengambilan air tanah di lokasi itu telah kedaluwarsa sejak 2018.
Temuan awal tersebut menjadi salah satu alasan Alamku meminta Kejati Jabar menelusuri seluruh dokumen perizinan yang menjadi dasar kegiatan pengambilan air hingga saat ini.
Pemeriksaan diharapkan dapat memastikan apakah dokumen perizinan lama telah diperpanjang atau telah digantikan dengan izin baru sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Alamku, persoalan perizinan tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Keabsahan izin memiliki keterkaitan langsung dengan legalitas kegiatan pemanfaatan sumber daya air, termasuk penerimaan kompensasi yang masuk ke kas daerah.
Imam menilai, apabila nantinya ditemukan bahwa aktivitas pengambilan air tidak didukung izin yang sah, maka dasar hukum penerimaan dana kompensasi dari kerja sama tersebut juga harus diperiksa.
“Kalau pengambilan airnya ternyata tidak berizin, maka kompensasi yang diterima dari aktivitas tersebut juga harus diuji dasar hukumnya. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara soal penerimaan kompensasi, tetapi mengabaikan legalitas pemanfaatan sumber airnya,” tegasnya.
Alamku Minta Volume Pengambilan Air dan Konservasi Diaudit
Tidak hanya menyangkut administrasi dan perizinan, Alamku juga meminta kejaksaan menelusuri aspek lingkungan dalam kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Beberapa hal yang dianggap penting untuk diperiksa di antaranya batas volume pengambilan air setiap bulan, kondisi daya dukung lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban konservasi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.
Menurut Imam, pemanfaatan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik maupun kebutuhan wilayah lain harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Jangan sampai pemanfaatan sumber daya air yang memberikan manfaat bagi masyarakat di satu daerah justru menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem di wilayah asalnya.
Karena itu, Alamku mendorong adanya pemeriksaan terhadap kesesuaian volume pengambilan air dengan kapasitas lingkungan. Pelaksanaan kewajiban konservasi juga perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pengawasan tersebut dinilai penting mengingat Mata Air Cipaniis merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya.
Dana Kompensasi Mata Air Cipaniis Diminta Diperiksa
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Alamku adalah pengelolaan dana kompensasi dari kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis.
Dalam laporan pengaduannya, organisasi tersebut meminta Kejati Jabar menelusuri formula penetapan nilai kompensasi, mekanisme penerimaan, pencatatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga realisasi penggunaan anggaran.
Alamku juga meminta kejelasan mengenai pemenuhan kewajiban pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemerintah pusat.
Menurut Imam, seluruh proses penerimaan dan penggunaan dana kompensasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama antardaerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
“Harus jelas dasar penerimaannya, bagaimana pencatatannya, ke mana uangnya digunakan, dan apakah seluruh kewajiban kepada negara sudah dipenuhi,” katanya.
Selain pemeriksaan terhadap alur keuangan, Alamku meminta kejaksaan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman.
Pemeriksaan juga diharapkan menjangkau para pejabat maupun pihak terkait yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kerja sama pemanfaatan sumber air tersebut.
Alamku Minta Kejati Jabar Usut Tuntas Kerja Sama Cipaniis
Imam menegaskan, pelaporan Kerja Sama Mata Air Cipaniis ke Kejati Jabar bukan semata-mata untuk mempersoalkan kesepakatan antara Pemkab Kuningan dan Pemkot Cirebon.
Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk dorongan agar tata kelola sumber daya air dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Alamku berharap aparat penegak hukum dapat menguji seluruh aspek kerja sama, mulai dari kewenangan, perizinan, pengelolaan lingkungan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami ingin persoalan Mata Air Cipaniis diperiksa secara menyeluruh. Jika memang tidak ada persoalan, pemeriksaan akan membuat semuanya terang. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” pungkas Imam.
Dengan adanya laporan tersebut, publik kini menantikan tindak lanjut Kejati Jawa Barat terhadap pengaduan Alamku. Pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai legalitas kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya air tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (iim)
