CIREBON – Penguatan demokrasi tak hanya dilakukan saat tahapan Pemilu berlangsung. Di masa non-tahapan, Bawaslu Kota Cirebon justru mulai memperluas jejaring pengawasan partisipatif dengan menggandeng organisasi yang memiliki jaringan langsung hingga tingkat masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penjajakan kerja sama antara Bawaslu Kota Cirebon dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cirebon, Rabu 16 September 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah awal kedua pihak untuk menyamakan pemahaman sekaligus mengidentifikasi program yang dapat dikolaborasikan dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi di Kota Cirebon.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiyah mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah pembahasan terkait agenda penguatan demokrasi yang dapat dilakukan bersama.
Menurutnya, kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan secara tertulis melalui memorandum of understanding (MoU).
“Alhamdulillah kami berdiskusi banyak hal, intinya untuk penguatan demokrasi. Setelah ini kita akan menandatangani kerja sama secara tertulis,” ujar Devi.
Dalam pertemuan itu, Bawaslu Kota Cirebon juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang tetap berjalan meski saat ini berada di luar tahapan Pemilu.
Di antaranya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, serta berbagai agenda konsolidasi demokrasi.
Bawaslu kemudian membuka ruang kolaborasi dengan TP PKK untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
“Kita coba sampaikan agenda kita, lalu mencari apa yang bisa dikolaborasikan,” kata Devi.
Kader TP PKK Dinilai Punya Jaringan Luas
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2HM) Bawaslu Kota Cirebon Nurul Fajri menilai TP PKK memiliki posisi strategis dalam membangun jejaring pemberdayaan masyarakat.
Keberadaan kader TP PKK yang tersebar hingga tingkat kelurahan dinilai dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperluas pengawasan partisipatif.
“Melalui jejaring kader yang dimiliki TP PKK se-Kota Cirebon, kami berupaya memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui kolaborasi yang akan kita bangun,” kata Fajri.
Fajri menambahkan, keterlibatan kader perempuan juga menjadi salah satu alasan Bawaslu mendorong kerja sama tersebut.
Ia menyebut, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pemilih perempuan di Kota Cirebon lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki.
Karena itu, Bawaslu berharap kader TP PKK dapat ikut berperan dalam memberikan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
“Berdasarkan data, jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kami mengajak TP PKK untuk berperan dalam pengawasan partisipatif. Kita ingin bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat di Kota Cirebon,” ujarnya.
Bawaslu Bakal Masuk ke Pertemuan Kader
Ketua TP PKK Kota Cirebon Noviyanti Edo menyambut positif inisiatif Bawaslu untuk membangun kerja sama tersebut.
Menurut Novi, kolaborasi dengan Bawaslu dapat dimasukkan dalam agenda pertemuan rutin TP PKK bersama para kader di setiap kelurahan di Kota Cirebon.
Dengan begitu, edukasi mengenai demokrasi dan kepemiluan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat disampaikan langsung melalui jaringan kader yang sudah terbentuk di masyarakat.
“Nanti kita bisa bersama-sama memberikan edukasi tentang politik, demokrasi maupun kepemiluan,” kata Novi.
Kerja sama Bawaslu dan TP PKK ini selanjutnya akan diarahkan pada penyusunan kesepahaman secara tertulis. Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, kedua pihak dapat menentukan bentuk program kolaborasi yang akan dijalankan.
Bagi Bawaslu Kota Cirebon, perluasan jejaring pengawasan partisipatif menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan, termasuk ketika tidak sedang berada dalam tahapan Pemilu. (sep)
