CIREBON – Berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah hingga pengembangan program Magang Hub bagi lulusan baru, menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon bersama Disnaker se-Ciayumajakuning.
Sejumlah isu tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ketenagakerjaan yang digelar pada Selasa (27/10/2026). Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di wilayah Ciayumajakuning.
Kepala Disnaker Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa AP, mengatakan persoalan ketenagakerjaan membutuhkan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, FGD tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan balai pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dari Bandung dan Bekasi serta jajaran Disnaker se-Wilayah III Cirebon.
Menurut Ma’ruf, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga sarana untuk menyerap masukan, bertukar gagasan, dan menyusun rencana kolaborasi yang dapat diterapkan secara konkret.
“Urusan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan antarinstansi,” ujarnya.
Penanganan PMI Bermasalah Jadi Perhatian
Salah satu agenda utama dalam FGD Ketenagakerjaan tersebut adalah penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pembahasan mencakup persoalan PMI ilegal serta pekerja migran yang menghadapi masalah hukum maupun permasalahan selama bekerja di luar negeri.
Penanganan kasus PMI dinilai memerlukan koordinasi yang kuat karena mobilitas pekerja dapat melintasi batas administratif daerah. Kolaborasi antarpemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, penanganan pengaduan, serta perlindungan bagi pekerja migran.
Melalui koordinasi tersebut, penanganan persoalan PMI diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Terlebih, permasalahan pekerja migran tidak selalu dapat ditangani oleh satu daerah saja, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan.
Pelatihan Kerja Disesuaikan dengan Kebutuhan Industri
Selain persoalan PMI, FGD juga membahas pengembangan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Disnaker berencana memperkuat konsep pelatihan link and match, yakni menyelaraskan kompetensi peserta pelatihan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Dengan pendekatan ini, pelatihan diharapkan tidak sekadar menghasilkan peserta yang memiliki keterampilan, tetapi juga membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Aspek sertifikasi turut menjadi perhatian. Disnaker mendorong agar peserta pelatihan memperoleh sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai skema kompetensi yang diikuti.
Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengakuan terhadap kemampuan tenaga kerja sekaligus memperbesar peluang mereka untuk memasuki dunia kerja.
Gandeng Empat Perangkat Daerah di Kota Cirebon
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Disnaker Kota Cirebon juga berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program pelatihan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
Empat perangkat daerah yang digandeng meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), serta perangkat daerah yang membidangi kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memanfaatkan potensi dan kebutuhan masing-masing sektor sebagai bagian dari pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Dengan pembagian peran yang lebih terarah, program pelatihan diharapkan tetap berjalan optimal meskipun anggaran terbatas. Di sisi lain, standar kompetensi dan sertifikasi tetap menjadi perhatian agar keterampilan yang diperoleh peserta memiliki nilai tambah di pasar kerja.
Magang Hub Diperluas untuk Fresh Graduate
Program Magang Hub bagi lulusan baru atau fresh graduate juga menjadi salah satu topik penting dalam diskusi tersebut.
Program ini diarahkan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan mereka sebelum memasuki dunia profesional. Pengalaman magang diharapkan dapat menjadi jembatan antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dan kebutuhan nyata di tempat kerja.
Ma’ruf menyampaikan, di Kota Cirebon saat ini terdapat 22 puskesmas dan satu Laboratorium Kesehatan (Labkes) yang telah terverifikasi sebagai instansi penyelenggara magang.
Keberadaan instansi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan bagi lulusan baru untuk mengikuti program magang. Dengan semakin banyaknya instansi yang terlibat, peluang penempatan peserta diharapkan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan ketersediaan program.
Pengembangan Magang Hub juga menjadi salah satu langkah untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, penyedia tempat magang, dan kebutuhan tenaga kerja.
Hasil FGD Diharapkan Melahirkan Program Konkret
Melalui FGD Ketenagakerjaan, Disnaker Kota Cirebon berharap berbagai masukan dari peserta dapat menjadi dasar penyusunan program bersama yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Sinergi antardaerah dan antarinstansi dinilai penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin beragam. Mulai dari perlindungan PMI, peningkatan kompetensi melalui pelatihan bersertifikat, hingga perluasan kesempatan magang bagi lulusan baru, seluruhnya membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi.
Hasil diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, berbagai program ketenagakerjaan di wilayah Ciayumajakuning diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat pencari kerja. (abd)
