JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hasil pembahasan RAPBN 2027 telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka.
Menurut Suahasil, pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR berjalan lancar. Dukungan parlemen terhadap rancangan anggaran tersebut juga dinilai cukup kuat.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027,” kata Suahasil.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di atas Rp3.400 triliun. Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.
“Jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” ujarnya.
Selain membahas APBN 2027, rapat dengan Presiden Prabowo juga membicarakan kondisi perekonomian nasional dalam jangka pendek.
Pemerintah akan terus memperkuat sejumlah program bantuan yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
Suahasil menyebut, pemerintah perlu menjaga kondisi ekonomi sekaligus memastikan bantuan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini,” katanya.
Prabowo Minta Efisiensi Anggaran Tetap Terukur
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar kredibilitas APBN tetap dijaga. Salah satu caranya melalui penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan secara terukur.
Efisiensi tersebut diarahkan agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Prioritasnya mencakup kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” ujar Suahasil.
APBN dan Danantara Bakal Saling Melengkapi
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Suahasil mengatakan, koordinasi antara Danantara dan APBN akan diperkuat agar keduanya dapat menjalankan fungsi masing-masing dalam menopang perekonomian Indonesia.
Menurut dia, APBN tetap memiliki peran utama dalam pembiayaan pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta kebutuhan operasional pemerintah.
Sementara itu, Danantara akan lebih diarahkan untuk menangani investasi.
“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara,” jelasnya.
Suahasil menambahkan, sinergi antara APBN dan Danantara diperlukan agar pembagian peran dalam menopang perekonomian nasional semakin jelas.
“Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” ujarnya.
Dengan disepakatinya APBN 2027, pemerintah kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan berbagai program pada tahun mendatang.
Efisiensi anggaran, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta penguatan investasi menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
