INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu memastikan program Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan meski masih terdapat kewajiban pembayaran yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp234 miliar.
Pemkab Indramayu menegaskan, persoalan kewajiban tersebut tidak akan menjadi alasan terhentinya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Warga juga diminta tidak panik karena pemerintah daerah bersama legislatif telah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan program UHC.
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan, UHC merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.
Menurut Lucky, Pemkab Indramayu bersama legislatif telah menyepakati langkah agar program jaminan kesehatan tersebut tetap berjalan, meskipun terdapat kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan.
“Masyarakat tidak perlu panik. Program UHC tetap kita lanjutkan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk melayani kesehatan masyarakat. Saya tidak mau masyarakat saya tidak bisa berobat dan utang adalah urusan Pemda Indramayu,” tegas Lucky kepada Radar Indramayu dalam wawancara khusus di Pendopo Indramayu, Rabu malam (30/9/2026).
Ia menegaskan, persoalan kewajiban pembayaran tidak serta-merta menghentikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemkab Indramayu akan menyelesaikan kewajiban tersebut melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran yang berlaku.
Lucky menyebut, pembayaran kewajiban tersebut akan diupayakan melalui anggaran tahun 2027.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipertahankan dan tidak boleh diabaikan. Kalau harus utang dulu, insya Allah akan kita bayar pada tahun 2027 mendatang,” ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia tidak ingin persoalan administrasi maupun kewajiban pembayaran berdampak langsung terhadap warga yang membutuhkan pengobatan.
“Program UHC ini merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Jangan sampai ada masyarakat saya yang tidak bisa berobat karena belum bayar. Kepada seluruh pihak terkait pelayanan kesehatan, tolong jangan ditolak masyarakat yang mau berobat. Ini tanggung jawab kepala daerah,” tegasnya.
Kewajiban Rp234 Miliar
Terkait kewajiban pembayaran yang disebut mencapai sekitar Rp234 miliar, Lucky kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pemkab Indramayu, kata dia, akan menyelesaikan kewajiban tersebut sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Yang penting masyarakat jangan sampai resah. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan dan masalah belum bayar adalah urusan kami. Utang juga bukan untuk saya, tetapi untuk masyarakat dan pasti akan kita bayar di anggaran 2027 mendatang,” kata Lucky.
Ia menambahkan, keberadaan UHC sangat penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan tanpa terbebani persoalan biaya.
Menurut Lucky, tidak semua pemerintah daerah mampu menjalankan program UHC. Karena itu, Pemkab Indramayu memastikan program tersebut tetap dipertahankan di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai sektor pembangunan lainnya.
“Kalau kita mau jujur, tidak semua daerah ada program UHC. Tapi untuk Indramayu, saya pastikan masih berjalan dan aman,” tegasnya.
Lucky mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, juga menjadi bagian penting dari pembangunan.
Selain mempertahankan program UHC, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan program lainnya.
“Pemerintah hadir untuk masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus kita pertahankan,” pungkasnya. (dun)
