CIREBON – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon dalam beberapa pekan terakhir disibukkan dengan meningkatnya kedatangan warga yang mengajukan perubahan atau penurunan desil kesejahteraan.
Pantauan Radar Cirebon, Kamis (10/9/2026) siang, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu mendatangi kantor Dinsos Kota Cirebon dengan membawa berbagai dokumen untuk mengajukan permohonan perubahan data desil.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap hari Dinsos Kota Cirebon menerima sekitar 200 hingga 300 warga yang mengurus permohonan perubahan atau penurunan desil kesejahteraan. Tujuannya agar mereka dapat kembali memperoleh berbagai program bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pendidikan.
Meningkatnya kedatangan warga tersebut salah satunya dipicu penyaluran bansos tahap ketiga yang mulai berjalan. Warga yang mendapati dirinya tidak lagi menerima bantuan kemudian mendatangi Dinsos untuk mengecek status data kesejahteraannya.
Dari pengecekan tersebut, sebagian warga diketahui mengalami perubahan atau kenaikan desil.
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Cirebon, Agus Syahron, SKM, membenarkan tingginya jumlah warga yang datang untuk mengajukan penurunan desil.
Menurutnya, pengajuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bansos, tetapi juga banyak dilakukan untuk kepentingan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Rata-rata warga mengajukan penurunan desil untuk keperluan KIP dan PIP, baik untuk biaya pendidikan sekolah maupun kuliah,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, perubahan desil kesejahteraan tidak ditentukan berdasarkan satu sumber data saja. Penilaian dilakukan melalui proses sinkronisasi sejumlah basis data, di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Regsosek.
Dalam menentukan kategori desil, terdapat sejumlah parameter yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Parameter tersebut antara lain mencakup pendapatan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, serta indikator ekonomi lainnya.
“Jadi kenaikan desil itu bukan hanya berdasarkan satu data. Ada proses sinkronisasi dan penilaian dengan berbagai parameter,” jelasnya.
Selain warga yang mempertanyakan bansos reguler, gelombang kedatangan ke Dinsos juga didominasi masyarakat yang membutuhkan KIP atau PIP. Terutama orang tua yang anaknya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Warga yang tercatat berada di desil 5 hingga 10 kemudian berupaya mengajukan perubahan data agar dapat memenuhi persyaratan bantuan pendidikan.
“Warga yang berada di desil 5 hingga 10 berbondong-bondong mengurus penurunan desil agar bantuan pendidikan tersebut bisa aktif kembali,” beber Agus.
Syarat Pengajuan Penurunan Desil
Agus mengatakan, masyarakat yang hendak mengajukan perubahan atau penurunan desil harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Salah satunya dengan membawa surat pengantar dari kelurahan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemohon juga perlu melampirkan surat pernyataan dari kelurahan yang menerangkan bahwa warga tersebut memang membutuhkan bantuan.
Selain dokumen administrasi, pemohon juga diminta melampirkan dokumentasi kondisi rumah secara lengkap. Foto yang disertakan meliputi bagian depan, tengah, belakang rumah, dapur, hingga kamar mandi atau WC.
Berkas tersebut selanjutnya diproses melalui kanal atau sistem resmi yang tersedia untuk dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
Dinsos Kota Cirebon mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan di tingkat kelurahan terlebih dahulu sebelum datang langsung ke kantor Dinsos.
132 Ribu Warga Masuk Desil 1–4
Di sisi lain, Agus mengungkapkan jumlah warga Kota Cirebon yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 cukup besar.
Untuk kategori desil 1 hingga desil 2, tercatat sebanyak 23.944 Kartu Keluarga (KK). Sementara jika dihitung berdasarkan individu, jumlahnya mencapai 85.768 jiwa atau sekitar 23 persen dari total penduduk Kota Cirebon.
Sedangkan jika akumulasi diperluas hingga desil 4, jumlah warga yang masuk dalam kelompok tersebut mencapai hampir 132.000 jiwa.
“Desil 1 hingga desil 4 jika diakumulasikan jumlahnya hampir mencapai 132.000 jiwa atau sekitar 40 sampai 45 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Cirebon,” ungkap Agus.
Besarnya jumlah masyarakat yang berada dalam desil 1 hingga desil 4 juga memunculkan pertanyaan dari warga yang belum menerima bansos meskipun secara data masuk dalam kategori tersebut.
Agus menjelaskan, masuk dalam desil tertentu tidak serta-merta berarti setiap warga akan langsung menerima seluruh jenis bansos. Penyaluran juga disesuaikan dengan jenis program, kuota, serta proses distribusi dari pemerintah pusat.
Untuk program pangan atau bansos pada tahap berjalan, jumlah penerima yang telah disalurkan masih di bawah 30.000 penerima.
Artinya, penyaluran saat ini baru menjangkau sebagian dari masyarakat yang masuk dalam kelompok sasaran. Distribusi dilakukan secara bertahap dan bergilir oleh Kementerian Sosial.
Agus pun meminta masyarakat tidak panik apabila bantuan yang biasanya diterima belum masuk pada tahap penyaluran kali ini.
“Selama data desil warga tersebut tercatat aman, penyaluran akan diberikan secara bergiliran,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memahami jenis bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Setidaknya terdapat beberapa program utama yang selama ini diterima masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan pangan, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
PBI BPJS, kata Agus, juga merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang sering kali belum dipahami masyarakat sebagai bagian dari program bantuan sosial.
Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi terkait penyaluran bansos serta melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme yang tersedia apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi. (abd)
