CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan rumah sakit sekaligus memastikan berbagai persoalan internal yang belakangan menjadi perhatian tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan itu, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon turun langsung ke sejumlah titik pelayanan. Mereka mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), poliklinik, hingga ruang radiologi.
Anggota dewan juga berdialog langsung dengan dokter spesialis dan tenaga medis yang bertugas di sejumlah unit pelayanan. Dalam beberapa ruangan, pihak manajemen rumah sakit tidak diperkenankan mengikuti rombongan dan diminta menunggu di luar.
Hal itu juga berlaku bagi Direktur Utama RSD Gunung Jati, dr. Katibi.
Langkah tersebut dilakukan agar anggota DPRD dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan di lapangan, termasuk persoalan ketersediaan obat serta kondisi dan pemeliharaan alat kesehatan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, mengatakan sidak merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik.
“Hari ini kami Komisi III mengadakan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Gunung Jati untuk memastikan terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Gunung Jati berjalan maksimal,” kata Yusuf.
Menurutnya, sidak dilakukan setelah muncul sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemberitaan media terkait kondisi RSD Gunung Jati.
“Kami sengaja mengadakan sidak dalam rangka untuk melihat apakah masalah-masalah yang sekarang sedang terjadi di Rumah Sakit Gunung Jati berdampak atau tidak terhadap pelayanan,” ujarnya.
DPRD Temukan Persoalan Ketersediaan Obat
Yusuf mengatakan, komunikasi langsung dengan dokter spesialis dan tenaga medis di sejumlah unit pelayanan menunjukkan adanya persoalan yang dinilai berkaitan dengan kondisi internal rumah sakit.
“Hasil dari sidak, karena kita memang langsung datang ke sana, kita tidak ke manajemen, tetapi langsung ke poli, ke IGD, kemudian kita berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis. Ternyata memang ada dampak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di Rumah Sakit Gunung Jati,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah ketersediaan obat.
Yusuf menyebut, berdasarkan keterangan tenaga medis yang ditemui, terdapat sejumlah obat yang sebelumnya menjadi bagian dari kebutuhan pelayanan namun dalam beberapa bulan terakhir mengalami kekosongan.
“Yang pertama ketersediaan obat yang seharusnya ada. Ini beberapa bulan terakhir sudah mulai tidak ada. Kemudian terkait dengan kelayakan alat dan perawatannya, ini juga ada terkendala,” tuturnya.
Selain obat, kondisi dan pemeliharaan alat kesehatan juga menjadi perhatian Komisi III.
Menurut Yusuf, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan tindak lanjut karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat.
“Kita minta kepada Pemerintah Kota Cirebon dan Pak Wali juga harus mengetahui terkait dengan kondisi real di lapangan, terkait dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Gunung Jati,” katanya.
Ia menegaskan, temuan dalam sidak tersebut perlu menjadi catatan bersama dan tidak berhenti pada kegiatan pengawasan semata.
“Catatannya harus diselesaikan karena ternyata dampaknya cukup banyak, mulai dari ketersediaan obat, kemudian perawatan alat-alat kesehatan yang ternyata memang ini cukup memprihatinkan keadaannya,” tegas Yusuf.
Menurut dia, Pemerintah Kota Cirebon perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar pelayanan RSD Gunung Jati tetap berjalan secara optimal.
Direktur RSD Gunung Jati Respons Positif
Sementara itu, Direktur Utama RSD Gunung Jati, dr. Katibi, menanggapi positif sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Cirebon.
Katibi mengatakan, kunjungan anggota DPRD ke sejumlah titik pelayanan dapat menjadi bagian dari proses identifikasi masalah sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
“Pertama dari permasalahan yang saya ikuti, masing-masing lokus pelayanan, baik di IGD maupun di rawat jalan, utamanya lebih ke arah situ, upaya mencari identifikasi masalah dan upaya mencari solusinya,” ujar Katibi.
Ia menilai kehadiran DPRD merupakan bentuk representasi masyarakat yang memiliki harapan agar pelayanan di RSD Gunung Jati terus mengalami perbaikan.
“Kami memaknanya positif karena Dewan kan sebuah representasi dari masyarakat. Masyarakat kan ekspektasinya, harapannya pelayanan yang bagus. Ketika beliau datang ke sini adalah ekspresi dari masyarakat untuk mengharap pelayanan di Gunung Jati pada khususnya itu menjadi pelayanan yang bagus, terstandar,” katanya.
Katibi juga menjelaskan bahwa dari sisi standar mutu, RSD Gunung Jati terus menjalani pembinaan dan pemantauan melalui mekanisme akreditasi rumah sakit.
“Kalau dari sisi standar mutu, insyaallah kan kita sudah dalam binaan dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang di tiap empat tahun itu ada survei untuk standar mutunya. Di dalam keseharian itu menjadi PR kami untuk membudayakan budaya mutu, relatif terstandar,” ucapnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan mengacu pada data dan indikator mutu yang dievaluasi secara berkala.
Indikator tersebut diterapkan mulai dari tingkat nasional, rumah sakit, hingga masing-masing unit pelayanan. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk melihat capaian indikator di setiap unit.
“Hasil ketercapaian itu menjadi bahan dasar untuk perbaikan atau mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki yang belum baik,” pungkas Katibi. (tim)
