MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Majalengka berhasil memborong lima penghargaan sekaligus dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian tingkat Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Barat dan Banten.
Penghargaan tersebut diberikan atas sejumlah capaian dalam pengelolaan kepegawaian, mulai dari kualitas dan akurasi data ASN, digitalisasi kinerja, pengelolaan arsip hingga pelayanan mutasi pegawai.
Lima penghargaan itu diterima Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin, dalam kegiatan yang berlangsung di Bandung, Rabu (9/9/2026).
Adapun penghargaan yang diraih Pemkab Majalengka meliputi Peringkat 1 Sisa Disparitas Data ASN Terkecil, Peringkat 1 Penerapan Fitur Kinerja Harian melalui e-Kinerja Harian BKN, serta Peringkat Terbaik 1 Capaian Indeks Kualitas Data ASN untuk wilayah Jawa Barat dan Banten.
Selain itu, Majalengka juga meraih Peringkat Terbaik 1 Jawa Barat untuk Pencapaian Skor Arsip ASN dan Peringkat 1 Layanan Mutasi ASN.
Capaian tersebut menjadi gambaran meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dalam pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas pelayanan.
Ikin Asikin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima tersebut. Menurutnya, prestasi itu bukan semata-mata hasil kerja BKPSDM, melainkan buah dari kolaborasi seluruh perangkat daerah serta dukungan pimpinan daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui BKPSDM mendapatkan lima penghargaan pada Rakor Kepegawaian tingkat Kantor Regional III Jawa Barat dan Banten. Ini tentunya menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepegawaian,” ujar Ikin.
Ia juga mengapresiasi dukungan Bupati Majalengka, Wakil Bupati Majalengka, dan Sekretaris Daerah yang selama ini memberikan arahan dalam peningkatan kualitas manajemen ASN.
Menurut Ikin, keterlibatan seluruh kepala organisasi perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut.
Salah satu penghargaan yang dinilai strategis adalah capaian Indeks Kualitas Data ASN terbaik 1 untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, sekaligus peringkat pertama dalam kategori sisa disparitas data ASN terkecil.
Ikin menegaskan, data yang akurat merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan ASN.
Data tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai proses, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, pengelolaan jabatan hingga pelayanan administrasi kepegawaian.
“Capaian ini juga menjadi indikator bahwa koordinasi antara BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data ASN berjalan dengan baik,” katanya.
Dorong Digitalisasi Kinerja ASN
Prestasi lainnya diraih melalui penerapan fitur kinerja harian menggunakan e-Kinerja Harian BKN.
Pemanfaatan sistem digital tersebut menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN. Melalui sistem ini, aktivitas dan capaian kinerja pegawai dapat terdokumentasi secara lebih terukur.
Digitalisasi kinerja juga membantu proses evaluasi sekaligus mendorong ASN untuk lebih disiplin dalam melaksanakan dan melaporkan pekerjaan sesuai target serta tanggung jawab masing-masing.
Di bidang administrasi, Pemkab Majalengka juga mendapatkan penghargaan Peringkat Terbaik 1 Jawa Barat untuk Pencapaian Skor Arsip ASN.
Penghargaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi kepegawaian.
Pengelolaan arsip ASN yang tertib menjadi penting karena seluruh dokumen kepegawaian merupakan bagian dari rekam administrasi pegawai selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Arsip yang dikelola dengan baik juga akan mempermudah pelayanan administrasi sekaligus memastikan dokumen tersedia secara lengkap dan mudah ditelusuri ketika diperlukan.
Sementara dalam aspek pelayanan, BKPSDM Kabupaten Majalengka berhasil meraih Peringkat 1 Layanan Mutasi ASN.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi BKPSDM untuk terus meningkatkan pelayanan agar semakin cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ikin menegaskan, lima penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif semata.
Menurutnya, penghargaan justru harus menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN dan pelayanan publik.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Justru menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan kepegawaian ini memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh ASN dan pada akhirnya berdampak terhadap kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara BKPSDM dengan seluruh perangkat daerah terus diperkuat. Sebab, pengelolaan manajemen ASN tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
Raihan lima penghargaan BKN tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Majalengka dalam membangun birokrasi yang profesional, berbasis data, memanfaatkan teknologi digital, serta berorientasi pada kinerja.
Ke depan, BKPSDM Majalengka berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus menghadirkan berbagai inovasi baru dalam pengelolaan manajemen ASN.
Prestasi itu menjadi bukti bahwa kolaborasi antarlembaga, dukungan pimpinan daerah, dan komitmen seluruh ASN menjadi bagian penting dalam mendorong pembenahan birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (ono)
