CIREBON – Program digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan. Hingga September 2026, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 11,8 persen dari sekitar 1,8 juta penduduk yang masuk kategori wajib memiliki KTP.
Artinya, mayoritas penduduk wajib KTP di Kabupaten Cirebon masih belum mengaktifkan identitas kependudukan dalam bentuk digital tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, H Iman Supriyadi SSos MSi, mengatakan capaian aktivasi IKD sebenarnya terus mengalami peningkatan sejak program tersebut mulai diterapkan pada 2022.
Menurutnya, pada awal penerapan IKD, masyarakat yang telah melakukan aktivasi baru berada di kisaran 3 persen. Angka tersebut kemudian terus bertambah hingga kini mendekati 12 persen.
“Awalnya kan kita hanya 3 sekian persen. Sekarang hampir 12 persen,” kata Iman kepada Rakyat Cirebon, Jumat (18/9).
Dengan capaian 11,8 persen, rata-rata peningkatan aktivasi IKD berada di kisaran 3 persen setiap tahun. Meski terus bertambah, penggunaannya belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu persoalan yang masih menjadi kendala adalah kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, tidak semua warga memiliki telepon pintar yang mendukung aplikasi IKD.
“Kendalanya terutama yang gaptek, masyarakat yang tidak melek digital, kemudian HP-nya yang tidak support,” ujarnya.
Iman menjelaskan, kondisi tersebut membuat percepatan aktivasi IKD tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi. Ketersediaan perangkat serta kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan digital juga menjadi faktor penting.
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Cirebon terus memperluas titik aktivasi. Saat ini, sebanyak 343 desa sudah dapat memberikan pelayanan aktivasi IKD.
Dengan begitu, masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk melakukan aktivasi.
Dokumen Kependudukan Bisa Diakses dari HP
Iman mengatakan, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen kependudukan melalui telepon seluler.
Setelah melakukan aktivasi, masyarakat dapat mengakses sejumlah dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran melalui aplikasi IKD.
“Kalau sudah mengaktivasi IKD, kita ke mana-mana tinggal menunjukkan HP saja. Ada akta lahir, KK, semuanya sudah ada di HP,” jelasnya.
Penerapan IKD juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong layanan administrasi kependudukan yang semakin terdigitalisasi.
Ke depan, pencetakan dokumen kependudukan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan barcode yang tersedia dalam aplikasi IKD melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
Meski layanan digital terus dikembangkan, dokumen kependudukan dalam bentuk fisik tetap dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
IKD pada dasarnya menjadi alternatif identitas digital yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan dokumen kependudukan melalui perangkat pribadi.
Blangko e-KTP Kabupaten Cirebon Aman hingga Akhir 2026
Di tengah percepatan digitalisasi administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Cirebon juga memastikan ketersediaan blangko KTP elektronik masih dalam kondisi aman.
Iman menyebut Disdukcapil Kabupaten Cirebon mendapatkan hibah sebanyak 49.000 keping blangko e-KTP.
Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pencetakan KTP elektronik hingga akhir 2026.
“Sekarang kita masih dapat hibah 49.000 keping. Artinya soal blanko e-KTP kita posisinya sudah aman. Aman sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Dengan stok tersebut, pelayanan pencetakan e-KTP tetap berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan aktivasi IKD.
Disdukcapil Kabupaten Cirebon pun masih menyediakan pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional menggunakan dokumen fisik, sembari secara bertahap mendorong masyarakat beralih dan mengenal layanan kependudukan digital. (zen)
