INDRAMAYU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu terus mendorong penguatan literasi pemilu di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Indramayu untuk memperluas edukasi demokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip kelembagaan.
Kerja sama yang disepakati pada 5 November 2026 itu menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif. Melalui kemitraan tersebut, informasi mengenai kepemiluan diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan generasi muda.
Tidak hanya berorientasi pada pendidikan politik, kolaborasi Bawaslu dan Dispusip Indramayu juga mencakup pembenahan sistem kearsipan. Kedua lembaga berupaya memastikan seluruh dokumen kelembagaan tersimpan dengan baik, dikelola secara sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, mengatakan ruang lingkup kerja sama tersebut perlu terus dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas kegiatan edukasi demokrasi melalui lembaga pendidikan dan ruang publik.
Menurutnya, sekolah dan taman bacaan dapat menjadi sarana strategis untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat sejak dini. Dengan akses informasi yang semakin terbuka, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami proses pemilu, tetapi juga mampu berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan demokrasi.
“Edukasi demokrasi perlu disebarluaskan melalui sekolah-sekolah dan taman bacaan agar masyarakat semakin memahami dinamika politik serta proses demokrasi yang sehat,” jelas Ahmad Tabroni.
Penguatan literasi pemilu dinilai penting untuk membangun masyarakat yang kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Pemahaman mengenai aturan, tahapan, serta potensi pelanggaran pemilu menjadi bekal bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri.
Evaluasi Pilkada Jadi Dasar Penguatan Edukasi Politik
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dede Irawan, menilai pendidikan politik kepada masyarakat perlu diperkuat dengan melihat berbagai pengalaman pengawasan pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai aturan kepemiluan, netralitas, serta batasan keterlibatan dalam aktivitas politik perlu terus disosialisasikan.
Edukasi tidak cukup hanya disampaikan menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada. Masyarakat perlu mendapatkan informasi secara berkelanjutan agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pengawasan demokrasi.
Dede juga menyoroti pentingnya kualitas informasi dan data dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Menurutnya, setiap informasi yang diperoleh harus melalui proses pemeriksaan sebelum dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
“Data bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan informasi strategis yang memerlukan verifikasi dan analisis sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ungkap Dede.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas lembaga pengawas pemilu. Data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik dapat membantu proses evaluasi, penelusuran peristiwa, hingga pengambilan kebijakan.
Pengelolaan Arsip Harus Sesuai Regulasi
Selain memperkuat literasi kepemiluan, kerja sama Bawaslu dan Dispusip Indramayu juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola arsip kelembagaan.
Anggota Bawaslu Indramayu, Ivan Sagito, mengingatkan bahwa pengelolaan dokumen resmi harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip.
Menurut Ivan, setiap tahapan pengelolaan dokumen membutuhkan perhatian dan kehati-hatian. Terlebih, arsip Bawaslu memiliki nilai penting sebagai rekam jejak pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pilkada.
Dokumen yang tersimpan dengan baik dapat menjadi sumber informasi ketika lembaga membutuhkan data untuk kepentingan evaluasi, pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Karena itu, penataan arsip tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Proses penyimpanan, pemeliharaan, klasifikasi, hingga pemusnahan dokumen harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Arsip Jadi Fondasi Transparansi dan Akuntabilitas
Pentingnya penyelamatan arsip kelembagaan juga disampaikan Kepala Dispusip Kabupaten Indramayu, Ahmad Sudalim Gymnastiar.
Ia menilai keberadaan arsip memiliki peran mendasar dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memastikan setiap aktivitas kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan.
Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Lebih dari itu, arsip merupakan bukti perjalanan organisasi, sumber informasi, serta bagian penting dari transparansi pelayanan publik.
“Ketika kita tidak punya arsip, maka kita kehilangan roh,” kata Ahmad Sudalim Gymnastiar.
Meski demikian, ia mengakui pengelolaan arsip kelembagaan memiliki sejumlah tantangan. Pekerjaan tersebut tidak cukup hanya dengan memindahkan dokumen ke tempat penyimpanan atau mengumpulkan berkas dalam satu ruangan.
Diperlukan sistem klasifikasi yang tepat agar dokumen mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Selain itu, pendampingan teknis secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai standar.
Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi digital yang menuntut lembaga pemerintah menyesuaikan sistem kearsipan dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi perlu dilakukan secara terencana tanpa mengabaikan aspek keamanan, keaslian, dan ketentuan hukum terkait dokumen resmi.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu dan Dispusip Indramayu berharap dapat membangun ekosistem literasi politik yang lebih kuat sekaligus menciptakan sistem kearsipan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga, tetapi berlanjut dalam program nyata yang menyentuh masyarakat. Dengan semakin luasnya akses terhadap informasi kepemiluan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik dan terdorong untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilu.
Pada akhirnya, penguatan literasi pemilu dan pembenahan arsip kelembagaan menjadi dua aspek yang saling mendukung. Literasi mendorong masyarakat lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawab demokrasi, sedangkan arsip yang tertata menjadi landasan bagi lembaga untuk menjalankan tugas secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. (tar)
