CIREBON – Keluhan Keraton Kasepuhan terkait kerusakan Alun-alun Sangkala Buana setelah pelaksanaan pasar rakyat selama tradisi Muludan menuai kritik dari warga sekitar.
Ketua DPRD Kota Cirebon periode 1999–2004 yang juga warga Kasepuhan, H Suryana, menilai keluhan tersebut seharusnya tidak muncul apabila pihak keraton sejak awal tidak mengizinkan penggunaan alun-alun sebagai lokasi pasar rakyat.
Hal itu disampaikan Suryana kepada Radar Cirebon, Rabu (2/9/2026), menanggapi kabar mengenai kerusakan Alun-alun Sangkala Buana pascapelaksanaan pasar rakyat selama rangkaian Muludan yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah.
Menurut Suryana, pasar rakyat selama Muludan merupakan kegiatan yang rutin digelar setiap tahun dengan durasi hingga sekitar satu bulan. Lokasinya pun berada di Alun-alun Sangkala Buana yang merupakan kawasan Keraton Kasepuhan.
“Kalau tidak mau ada kerusakan, mengapa membolehkan pasar rakyat digelar di alun-alun?” tegas Suryana.
Ia menilai Keraton Kasepuhan seharusnya mengambil sikap tegas apabila memang ingin menjaga kondisi alun-alun. Menurutnya, tradisi Muludan tetap dapat dilaksanakan, tetapi penggunaan alun-alun untuk arena permainan maupun pasar rakyat perlu dibatasi.
“Muludan boleh saja, tapi alun-alun dilarang digunakan untuk arena permainan. Termasuk menjadi pasar rakyat, pihak keraton juga harus berani melarang,” katanya.
Suryana juga menyoroti dampak keberadaan pasar rakyat terhadap aktivitas warga di sekitar Kasepuhan. Menurut dia, tidak semua warga merasa nyaman dengan pelaksanaan pasar rakyat yang berlangsung selama hampir satu bulan.
Kepadatan pedagang dan pengunjung membuat mobilitas warga menjadi terbatas. Kendaraan warga juga tidak dapat keluar-masuk kawasan secara leluasa selama pasar rakyat berlangsung.
“Saya sebagai warga Kasepuhan saja malas karena terlalu sesak dan kita menjadi tidak nyaman karena terlihat kumuh,” ujarnya.
Atas dasar itu, Suryana kembali mempertanyakan keluhan pihak keraton mengenai kerusakan alun-alun setelah pasar rakyat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut seharusnya sudah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi kawasan.
Suryana pun meminta Keraton Kasepuhan tidak hanya melihat persoalan dari sisi keuntungan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yang muncul setelah pelaksanaan pasar rakyat.
“Kalau untung memilih diam, giliran rugi ngeluh, ini namanya tidak fair,” pungkasnya. (abd)
