KUNINGAN – Usaha peternakan bebek petelur milik Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jagaraksa di Desa Karangmuncang, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, tengah menghadapi tekanan berat. Kenaikan harga pakan yang terus membebani biaya operasional justru terjadi bersamaan dengan penurunan harga jual telur bebek.
Kondisi tersebut membuat pengelola kesulitan menjaga keberlangsungan usaha. Untuk mengurangi beban pengeluaran, Bumdes Jagaraksa bahkan terpaksa mengurangi jumlah ternak dan tenaga kerja. Langkah efisiensi itu dilakukan agar unit usaha peternakan tetap berjalan di tengah kondisi pasar yang semakin tidak menguntungkan.
Direktur Bumdes Jagaraksa, Hermawan, mengatakan kenaikan harga pakan menjadi salah satu persoalan utama yang kini dirasakan peternak bebek petelur. Sejak awal hingga Oktober 2026, harga pakan yang biasa digunakan mengalami kenaikan cukup tajam, sedangkan harga telur yang diterima peternak justru bergerak turun.
“Sekarang peternak bebek petelur sedang menjerit karena harga pakan sangat tinggi, sementara harga telur sangat murah. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Kuningan, tetapi juga dirasakan peternak di daerah lain,” kata Hermawan saat diwawancarai, Senin (12/10/2026).
Harga Pakan Naik dari Rp345 Ribu Menjadi Rp420 Ribu per Sak
Tekanan biaya produksi terlihat dari lonjakan harga pakan yang harus dibeli pengelola peternakan. Sebelumnya, satu sak pakan seberat 50 kilogram masih dibanderol sekitar Rp345.000. Namun, pada Oktober 2026, harganya telah mencapai Rp420.000 per sak.
Artinya, peternak harus mengeluarkan tambahan Rp75.000 untuk setiap sak pakan yang dibeli. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar 21,7 persen dibandingkan harga sebelumnya.
Bagi usaha peternakan bebek petelur, pakan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi setiap hari. Pengeluaran ini sulit dihindari karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan ternak dan produktivitas telur.
Di sisi lain, peternak tidak memiliki keleluasaan untuk menaikkan harga jual sesuai dengan kenaikan biaya produksi. Harga telur di pasaran justru mengalami penurunan sehingga selisih antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima semakin menekan keuangan usaha.
Situasi ini membuat pengelola Bumdes Jagaraksa harus menghitung ulang operasional peternakan agar kerugian tidak semakin besar.
Populasi Bebek Dipangkas dari 700 Menjadi 400 Ekor
Salah satu langkah yang ditempuh Bumdes Jagaraksa untuk bertahan adalah mengurangi populasi bebek petelur. Pada awalnya, unit usaha tersebut mengelola sekitar 700 ekor bebek. Namun, tingginya biaya pakan mendorong pengelola mengeluarkan 300 ekor dari populasi ternak.
Kini, jumlah bebek yang masih dipertahankan sekitar 400 ekor.
Pengurangan tersebut dilakukan untuk menekan kebutuhan pakan harian sekaligus mengurangi beban biaya operasional. Meski demikian, langkah efisiensi itu juga berdampak pada kapasitas produksi telur yang dapat dihasilkan peternakan.
Hermawan mengungkapkan, ketika jumlah ternak masih mencapai 700 ekor, produksi telur sempat berada di kisaran 550 butir per hari. Setelah populasi dikurangi dan produktivitas mengalami penurunan, jumlah telur yang dihasilkan kini hanya sekitar 170 butir per hari.
“Awalnya produksi bisa mencapai 550 butir per hari. Sekarang tinggal sekitar 170 butir. Penurunannya sangat drastis,” ujarnya.
Penurunan produksi tersebut semakin membatasi pemasukan usaha. Dengan jumlah telur yang lebih sedikit untuk dijual, pengelola harus tetap memenuhi kebutuhan operasional, termasuk pembelian pakan dan pembayaran tenaga kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengurangan jumlah ternak bukan sekadar keputusan untuk mengecilkan skala usaha. Langkah tersebut menjadi upaya bertahan ketika pendapatan tidak lagi mampu mengimbangi beban biaya produksi.
Harga Telur Bebek Turun Menjadi Rp2.000 per Butir
Persoalan semakin rumit karena harga jual telur bebek ikut mengalami pelemahan. Hermawan menyebut, pada awal 2026, telur bebek yang dijual peternak masih bisa mencapai sekitar Rp2.500 per butir.
Namun, memasuki Oktober 2026, harga tersebut turun menjadi sekitar Rp2.000 per butir.
Dengan demikian, peternak mengalami penurunan harga jual sekitar Rp500 per butir atau 20 persen dibandingkan harga pada awal tahun.
Penurunan ini terjadi ketika harga pakan justru meningkat sekitar 21,7 persen. Kombinasi kenaikan biaya produksi dan penurunan harga jual membuat ruang usaha untuk memperoleh keuntungan semakin sempit.
Bagi Bumdes Jagaraksa, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan penjualan telur. Pengelola harus menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni pengeluaran yang meningkat dan pemasukan yang menurun.
Hermawan juga mengatakan peternak tidak bisa sembarangan mengganti jenis pakan demi mendapatkan harga yang lebih murah. Perubahan komposisi pakan, terutama konsentrat, berisiko memengaruhi produktivitas bebek petelur.
Karena itu, upaya penghematan melalui penggantian pakan belum berani dilakukan. Pengelola perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi ternak dan produksi telur sebelum mengambil keputusan.
Di tengah keterbatasan pilihan tersebut, pengurangan populasi menjadi salah satu langkah yang dinilai paling memungkinkan untuk menekan pengeluaran.
Jumlah Karyawan Dikurangi, Usaha Terancam Merugi
Tekanan keuangan juga berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Jika sebelumnya kegiatan peternakan Bumdes Jagaraksa dibantu dua karyawan, kini jumlahnya berkurang menjadi satu orang.
Pengurangan karyawan dilakukan sebagai bagian dari efisiensi operasional. Namun, menurut Hermawan, langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan keuangan yang dihadapi.
Pendapatan dari penjualan telur semakin terbatas, sementara kebutuhan untuk menjalankan peternakan tetap harus dipenuhi. Akibatnya, pengelola tidak lagi leluasa memikirkan pengembangan usaha karena fokus utama saat ini adalah mempertahankan operasional.
“Sekarang bukan keuntungan yang kami dapat, tetapi justru kerugian. Untuk biaya pekerja saja, kondisinya sudah minus. Kami harus terus memikirkan bagaimana caranya bertahan,” tuturnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Bumdes Jagaraksa sebagai badan usaha milik desa yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Ketika usaha peternakan mengalami tekanan berkepanjangan, kemampuan untuk mempertahankan produksi dan tenaga kerja juga ikut terpengaruh.
Jika kondisi harga pakan dan telur tidak segera membaik, pengelola khawatir keberlangsungan usaha akan semakin sulit dipertahankan.
Bumdes Jagaraksa Berharap Pemerintah Turun Tangan
Menghadapi situasi tersebut, Hermawan berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami peternak bebek petelur, baik di Kabupaten Kuningan maupun daerah lainnya.
Menurut dia, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni ketersediaan pakan dengan harga yang lebih terjangkau dan harga jual telur yang dapat memberikan ruang keuntungan bagi peternak.
Ia menilai, kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi dengan harga jual yang memadai dapat mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Apabila situasi terus berlanjut, bukan tidak mungkin peternak lain juga terpaksa mengurangi populasi ternak atau menghentikan kegiatan usahanya.
“Harapan kami, pemerintah memiliki langkah untuk menurunkan harga pakan agar peternak, khususnya di Kuningan dan umumnya di Indonesia, bisa bertahan. Kalau harga pakan terus melonjak, sementara harga telur masih rendah, kami tidak akan mampu bertahan selamanya,” kata Hermawan.
Ia berharap pemerintah dapat mengupayakan langkah konkret untuk membantu peternak menghadapi ketidakseimbangan biaya produksi dan harga jual. Bentuk dukungan yang diharapkan terutama berkaitan dengan keterjangkauan harga pakan serta upaya menjaga agar hasil produksi peternak memiliki nilai jual yang layak.
Hermawan juga berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E. Nuzul sebelumnya pernah berkunjung untuk meninjau peternakan Bumdes Jagaraksa pada awal Januari lalu.
Melalui komunikasi tersebut, Hermawan berharap persoalan yang dihadapi pengelola dapat menjadi perhatian DPRD dan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak terkait.
Menurut dia, dukungan permodalan dari pemerintah desa juga memiliki keterbatasan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu jalur yang diharapkan dapat membuka peluang solusi bagi keberlangsungan usaha peternakan.
Bagi Bumdes Jagaraksa, persoalan ini bukan hanya tentang menekan pengeluaran dalam jangka pendek. Pengelola membutuhkan kondisi usaha yang lebih seimbang agar peternakan dapat kembali produktif, mempertahankan tenaga kerja, dan menjalankan perannya sebagai unit usaha ekonomi desa.
Hermawan berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi dapat dilanjutkan dengan langkah yang membantu peternak menghadapi kenaikan biaya produksi. Tanpa dukungan dan perbaikan kondisi usaha, peternakan bebek petelur dikhawatirkan semakin sulit bertahan di tengah tekanan harga pakan yang tinggi dan harga telur yang melemah. (Bubud)
