CIREBON – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan bagi Pemerintah Kota Cirebon. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk kembali mengingatkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Dr Iing Daiman, menyampaikan hal tersebut dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar Kamis (1/10/2026) di Halaman Parkir Grage City Hub.
Menurut Iing, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, penegakan aturan, hingga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menegaskan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Peringatan Kesaktian Pancasila tidak hanya berhenti sebagai seremonial rutin tahunan. Momentum ini harus dimaknai sebagai kewajiban moral dan manajerial untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, serta berorientasi pada kesejahteraan publik,” kata Iing.
Ia menjelaskan, perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga persatuan bangsa. Nilai yang terkandung dalam lima sila tersebut dinilai harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa.
Karena itu, implementasi Pancasila di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya melalui slogan. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial perlu diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Iing juga mengajak seluruh jajaran birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menjadikan Pancasila sebagai landasan etika dalam menjalankan tugas.
ASN, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara objektif, transparan, dan berintegritas. Setiap kebijakan yang dibuat maupun anggaran yang dialokasikan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan, anggaran yang dialokasikan, dan program yang dijalankan harus benar-benar selaras dengan asas keadilan dan pemerataan,” ungkapnya.
Selain tata kelola pemerintahan, Iing menilai penerapan nilai Pancasila juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Masyarakat akan dapat hidup aman dan nyaman apabila tercipta ketertiban, kerukunan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah dengan unsur pertahanan dan keamanan perlu terus diperkuat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah bersama unsur pertahanan dan keamanan menjadi instrumen utama menjaga kondusivitas Kota Cirebon agar roda perekonomian serta pembangunan terus berjalan lancar,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah dinamika kehidupan perkotaan.
Iing mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan, memperkuat gotong royong, serta mengedepankan sikap saling menghormati. Partisipasi masyarakat yang konstruktif dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kota Cirebon.
Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada upacara dan seremoni. Nilai-nilai Pancasila diharapkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Penerapan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan mampu memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. (abd)
