CIREBON – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses demokrasi yang berkualitas. Komitmen tersebut disampaikan dalam tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Bawaslu kabupaten dan kota se-Indonesia yang digelar di Kota Cirebon, Senin (17/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tasyakuran turut dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio.
Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan, peringatan HUT menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan kelembagaan Bawaslu sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Menurut Devi, keberadaan Bawaslu tidak hanya dibutuhkan ketika tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berlangsung. Di luar tahapan tersebut, Bawaslu tetap memiliki sejumlah pekerjaan penting untuk memastikan kualitas demokrasi terus terjaga.
“HUT kami diperingati setiap 15 Agustus, tetapi alhamdulillah hari ini Pak Wali Kota dan Pak Ketua DPRD hadir untuk ikut merayakannya,” ujar Devi.
Ia menjelaskan, salah satu pekerjaan yang dilakukan Bawaslu Kota Cirebon pada masa non-tahapan adalah mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sejak jauh sebelum tahapan resmi dimulai.
“Saat ini kerja kami selain pada tahapan, juga ada kerja-kerja non-tahapan. Tahun ini setidaknya ada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pengawasan administratif dan kepemiluan, Bawaslu Kota Cirebon juga terus memperkuat pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian melalui berbagai kegiatan edukasi.
Bawaslu menggandeng sejumlah pihak, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses politik.
Devi menegaskan, peningkatan kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dan perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat secara luas.
“Jadi kami terus meningkatkan kualitas proses demokrasi, baik secara internal di jajaran pengawas pemilu maupun secara eksternal dengan menggandeng semua pihak, stakeholder, dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi terhadap kiprah Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu di daerah.
Edo menilai tugas Bawaslu memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga integritas serta kualitas proses demokrasi. Untuk itu, jajaran Bawaslu dituntut bekerja berdasarkan aturan dan menjalankan mandat kelembagaan secara konsisten.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu kunci agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Potensi kerja Bawaslu ini sangat besar, karena ada tanggung jawab dan kepatuhan terhadap apa yang diberikan oleh Bawaslu RI. Tentunya ini harus dijalankan oleh Bawaslu di daerah. Dan kita apresiasi, Bawaslu Kota Cirebon tetap bisa menjaga marwahnya,” ungkap Edo.
Peringatan HUT ke-8 Bawaslu kabupaten dan kota tersebut pun menjadi pengingat bahwa menjaga demokrasi bukan hanya pekerjaan yang dilakukan menjelang pemilu. Pengawasan, pendidikan politik, pemutakhiran data, serta kolaborasi dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun demokrasi yang sehat di Kota Cirebon.
Dengan penguatan kerja pengawasan dan pendidikan demokrasi sejak masa non-tahapan, Bawaslu Kota Cirebon berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas dapat terus meningkat. (sep)
