INDRAMAYU – Persiapan kontingen Kabupaten Indramayu menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026 masih dibayangi persoalan anggaran.
Hingga kini, kebutuhan pendanaan untuk memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 475 atlet dan official tersebut belum sepenuhnya jelas. Terlebih, muncul informasi bahwa dana hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan Porprov Jabar XV.
Kondisi tersebut membuat pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu mencari kepastian hukum. KONI memilih berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu mengenai kemungkinan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Porprov.
Konsultasi tersebut berlangsung Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan itu hadir Ketua KONI Indramayu Yogi Kurniawan, Kepala Inspektorat Ari Risdianto, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Ahmad Syadeli, Plt Kepala Bapperinda Andi Setiawan, serta Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Maulana Malik.
Dari pihak Kejari Indramayu, hadir Kasi Intel Tomy Novendri dan Kasidatun Andhika Suksmanugraha.
Sebelumnya, Bupati Indramayu juga telah mengajukan surat konsultasi mengenai penggunaan anggaran hibah untuk mendukung keikutsertaan daerah dalam Porprov Jabar XV 2026.
Namun, bupati maupun Sekda Indramayu tidak hadir dalam agenda konsultasi tersebut.
Kepala Kejari Indramayu Niko SH MH menyayangkan ketidakhadiran pihak yang mengajukan konsultasi.
“Saya sudah berkomitmen untuk bersinergi. Namun, yang mengajukan untuk berkonsultasi malah tidak hadir,” kata Niko.
Anggaran Hibah Jadi Perdebatan
Persoalan anggaran mencuat setelah muncul pernyataan dari lingkungan Pendopo Indramayu yang menyebut dana hibah tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan Porprov 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Bupati Indramayu Salman Al Farizi.
Namun, informasi itu kemudian menjadi bahan konsultasi karena KONI Indramayu memiliki rujukan berbeda. Sekretaris Umum KONI Indramayu Maman Kostaman menyebut terdapat surat edaran Gubernur Jawa Barat yang meminta pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Porprov.
Maman juga membandingkan kesiapan anggaran Indramayu dengan daerah lain yang menjadi peserta Porprov.
“Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran untuk Porprov itu Rp60 miliar yang terbagi dalam tiga termin anggaran. Demikian halnya dengan kabupaten tetangga kita kayak Cirebon dan Majalengka. Lah, kita Indramayu belum apa-apa,” ungkap Maman.
Dalam konsultasi tersebut, jajaran Kejari Indramayu memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pengalokasian dana hibah.
Kasi Intel Kejari Indramayu Tomy Novendri dan Kasidatun Andhika Suksmanugraha menyampaikan bahwa pengalokasian hibah pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan, antara lain menggunakan proposal yang berbeda dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Namun, persoalan di Indramayu adalah anggaran hibah tersebut belum dialokasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sebagai gantinya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga dengan pagu sebesar Rp2,165 miliar.
Rp2,165 Miliar untuk Akomodasi dan Konsumsi
Anggaran Rp2,165 miliar tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi dan konsumsi atlet serta official Kabupaten Indramayu selama mengikuti Porprov Jabar XV 2026.
Porprov Jabar XV sendiri akan digelar di sejumlah daerah, yakni Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Pangandaran.
Sebanyak 475 atlet dan official dari Kabupaten Indramayu dipersiapkan untuk mengikuti pesta olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.
Ketua KONI Indramayu Yogi Kurniawan mengatakan, pemerintah daerah pada dasarnya dapat memberikan hibah lebih dari satu kali apabila pengalokasian tersebut dinilai penting bagi kepentingan daerah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar ke depannya tidak selalu terulang lagi,” ujar Yogi.
Meski anggaran telah disiapkan melalui Disparra, KONI Indramayu menegaskan tidak ingin terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Yogi meminta seluruh jajaran KONI tidak ikut campur dalam penggunaan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.
“KONI hanya penerima manfaat dari anggaran tersebut. Biar dinas atau even yang menyiapkan kebutuhan atlet dan official selama even berlangsung,” tandasnya.
Persoalan anggaran ini menjadi perhatian karena menyangkut kesiapan ratusan atlet dan official Indramayu yang akan membawa nama daerah dalam Porprov Jabar XV 2026. Kepastian skema pendanaan pun dinilai penting agar persiapan kontingen tidak terganggu menjelang pelaksanaan pertandingan. (tar)
