CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mulai menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan di tengah tantangan keuangan daerah sekaligus untuk menggali potensi pendapatan yang selama ini dinilai belum maksimal.
Langkah tersebut dibahas melalui Workshop Dialog Stakeholder tentang Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Prabayaksa Setda Kota Cirebon, Grage City Hub, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kamis (8/10).
Forum ini menjadi ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta gagasan mengenai strategi peningkatan PAD. Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan parkir hingga pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan workshop tersebut dilatarbelakangi kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan.
Menurut Iing, situasi tersebut perlu disikapi dengan langkah strategis agar Pemkot Cirebon tetap mampu menjalankan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Jujur, pemerintah daerah Kota Cirebon dan yang lainnya, kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Pertama karena TKD. Tapi saya tidak mau mendiskreditkan TKD, karena semua daerah itu dipotong transfer keuangannya,” ujar Iing.
Ia menegaskan, tantangan fiskal tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mencari sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan potensi daerah yang sudah tersedia.
Iing menyebut Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam merumuskan strategi peningkatan PAD. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya menggali pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan masukan masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya.
Pengelolaan Parkir Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam workshop tersebut adalah pengelolaan parkir. Sektor ini dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan potensi penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan.
Iing mengungkapkan, terdapat masukan mengenai indikasi pengelolaan sejumlah titik parkir oleh pihak yang diduga tidak memiliki kewenangan. Informasi tersebut disampaikan dalam forum sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
“Ketika ada indikasi seperti itu, tadi yang menyampaikan bukan kami saja, tapi teman-teman juga. Kebetulan ada WhatsApp, Pak, ada indikasi pengelolaan parkir itu dilakukan oleh oknum yang bukan otoritasnya,” katanya.
Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bagi Pemkot Cirebon. Jika hasil diskusi ditindaklanjuti menjadi kebijakan, pemerintah akan mempertimbangkan langkah penertiban sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Iing menegaskan, tindak lanjut terhadap persoalan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.
“Jadi nanti kalau pun hasil diskusi ini kami bahas dan kami tindak lanjuti, penertiban seperti itu untuk dan atas nama hasil forum workshop per hari ini,” ujarnya.
Optimalisasi pengelolaan parkir menjadi salah satu langkah yang dapat dikaji untuk memastikan potensi penerimaan daerah dikelola secara tertib. Dengan pengawasan dan tata kelola yang lebih baik, penerimaan dari sektor tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih optimal bagi PAD Kota Cirebon.
DPRD Dorong Pengembangan Potensi PAD
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mengapresiasi langkah Pemkot Cirebon yang membuka ruang dialog dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh pihak agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas.
“Untuk membangun Kota Cirebon yang baik, perlu melibatkan semua elemen masyarakat untuk sama-sama berpikir apa yang terbaik untuk Kota Cirebon,” kata Andrie.
Ia juga menilai kritik dan saran dari masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Masukan yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif.
“Kami apresiasi teman-teman yang lebih kritis. Kritis ini yang membangun untuk Kota Cirebon. Kita harap hari ini lebih baik,” ujarnya.
Selain sektor parkir, Andrie menilai masih terdapat sejumlah potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Dua di antaranya adalah pengelolaan sampah dan optimalisasi aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, aset dan sumber daya yang dimiliki Kota Cirebon perlu dikelola secara produktif agar memberikan manfaat yang lebih besar, termasuk dalam mendukung penerimaan daerah.
“Masih banyak potensi yang ada di Kota Cirebon, seperti sampah maupun semua aset yang berpotensi menjadi PAD,” pungkasnya.
Melalui workshop tersebut, Pemkot Cirebon diharapkan dapat menghimpun gagasan yang bisa ditindaklanjuti menjadi langkah konkret. Optimalisasi parkir, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan aset daerah menjadi beberapa sektor yang dapat dikaji untuk memperkuat pendapatan.
Dengan melibatkan masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya, upaya peningkatan PAD diharapkan berjalan lebih terarah. Penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon. (cep)
