INDRAMAYU – Keluhan nelayan terkait dampak ceceran dan asap batubara dari kapal tongkang BG Salwa mendapat respons cepat dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sukra, Kabupaten Indramayu.
Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Sukra bersama unsur Forkopimcam mengambil langkah dengan mempertemukan nelayan, pemerintah desa, serta pihak manajemen kapal tongkang untuk mencari solusi atas persoalan yang dirasakan masyarakat pesisir.
Camat Sukra Sigit Widiyanto mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di wilayah pesisir.
Menurutnya, persoalan bermula dari keluhan nelayan Desa Ujunggebang dan Desa Tegaltaman mengenai ceceran batubara serta asap yang ditimbulkan dari kapal tongkang BG Salwa.
“Kami berupaya memfasilitasi untuk mencari solusi dengan menggelar musyawarah dan mengundang pihak-pihak terkait,” ujar Sigit, Kamis (1/10/2026).
Pertemuan tersebut diinisiasi Sigit bersama Kapolsek Sukra Iptu Andi Supriyatna. Sejumlah pihak hadir dalam musyawarah, mulai dari perwakilan nelayan, Kuwu Desa Ujunggebang, Kuwu Desa Tegaltaman, hingga perwakilan manajemen kapal tongkang.
Sigit menjelaskan, pertemuan dilakukan untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh dan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Langkah cepat ini diambil guna mencari solusi konkret dan mencegah dampak kerugian yang lebih besar bagi aktivitas ekonomi warga pesisir,” katanya.
Dari pertemuan tersebut, kedua pihak disebut telah memperoleh pemahaman mengenai kronologi kejadian, proses penanganan, serta dampak yang ditimbulkan akibat batubara yang terbakar.
Sigit menyebut pihak perusahaan juga menunjukkan sikap kooperatif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, manajemen kapal menyatakan kesiapannya untuk memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak.
“Kedua belah pihak sudah memahami kronologis kejadian, penanganan, serta dampak dari batubara yang terbakar. Alhamdulillah, pihak perusahaan juga bersikap kooperatif dan menyatakan siap bertanggung jawab atas kompensasi kepada warga,” ungkapnya.
Respons positif tersebut mendapat apresiasi dari perwakilan nelayan Desa Ujunggebang, Ajid. Ia mengapresiasi langkah Forkopimcam Sukra yang telah membuka ruang dialog dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.
Ajid membenarkan bahwa dalam pertemuan awal tersebut pihak manajemen kapal memberikan respons positif terhadap sejumlah tuntutan masyarakat.
Salah satunya berkaitan dengan relokasi kapal serta kompensasi akibat gangguan asap yang sempat dirasakan hingga masuk ke kawasan permukiman warga.
Kepala Desa Ujunggebang Sarjani juga membenarkan adanya respons positif dari pihak manajemen kapal tongkang.
Menurutnya, pertemuan pertama tersebut menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Sementara itu, mengenai bentuk dan teknis pemberian kompensasi masih akan dibahas lebih lanjut.
“Pertemuan perdana ini menjadi pembuka jalan yang baik, di mana detail bentuk dan teknis kompensasi akan dimatangkan pada tahapan berikutnya agar benar-benar tepat sasaran,” kata Sarjani.
Pemcam Sukra memastikan proses penyelesaian persoalan tersebut akan terus dikawal. Pemerintah kecamatan berharap adanya kesepakatan yang dapat memberikan kepastian bagi nelayan dan warga pesisir yang terdampak.
Sigit menegaskan, Forkopimcam Sukra akan terus mengawal pemenuhan hak-hak masyarakat hingga persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian.
“Forkopimcam Sukra memastikan bahwa wilayah perairan Indramayu bagian barat harus tetap menjadi sumber penghidupan yang aman, nyaman, dan produktif bagi masyarakat,” tandasnya. (tar)
