CIREBON – Forum Silaturahmi Ummi Muslimah Indonesia (Fahmi Ummi) berupaya memperluas peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui berbagai program pemberdayaan, organisasi ini mendorong muslimah agar semakin cerdas, mandiri, serta kritis dalam menyikapi persoalan sosial dan politik.
Fahmi Ummi menilai perempuan perlu memiliki pemahaman yang memadai agar tidak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Muslimah diharapkan mampu mengambil sikap berdasarkan pengetahuan dan kesadaran, bukan sekadar mengikuti ajakan atau iming-iming yang bersifat sementara.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PP Fahmi Ummi, Hj Maya Suhasni Siregar SE, menegaskan bahwa organisasinya berdiri secara independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Keanggotaan Fahmi Ummi juga terbuka bagi muslimah dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
Hal itu disampaikan Maya seusai kegiatan ramah tamah pengurus daerah dan pengurus cabang wilayah Ciayumajakuning, Kamis (22/10/2026).
Menurut Maya, gerakan Fahmi Ummi tidak hanya berorientasi pada dakwah keagamaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan melalui program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.
“Gerakan organisasi ini tidak hanya berfokus pada dakwah,” ujar Maya.
Fahmi Ummi Perkuat Pendidikan Politik Muslimah
Dalam menjalankan programnya, Fahmi Ummi memiliki lima bidang utama, yakni pendidikan, ekonomi, hukum, politik, serta hubungan kelembagaan dan organisasi. Kelima bidang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian muslimah.
Melalui bidang pendidikan, perempuan diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas. Sementara itu, penguatan ekonomi diarahkan untuk mendukung kemandirian, sedangkan pemahaman mengenai hukum dan politik diharapkan membuat muslimah semakin sadar akan hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Untuk tahap awal, Fahmi Ummi akan memprioritaskan sosialisasi dan edukasi. Langkah ini menyasar pengurus internal maupun masyarakat luas agar semakin memahami tujuan, arah gerakan, serta program yang dijalankan organisasi.
Maya menjelaskan, edukasi politik menjadi salah satu perhatian penting karena perempuan masih kerap menjadi sasaran kepentingan pihak tertentu. Dalam sejumlah situasi, keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik dinilai belum selalu diimbangi pemahaman yang cukup mengenai tujuan dan kepentingan di balik kegiatan tersebut.
Ia mencontohkan praktik pendekatan politik yang memanfaatkan pemberian uang atau barang untuk menarik dukungan perempuan. Menurut Maya, pola semacam itu berisiko membuat perempuan hanya dilibatkan ketika dibutuhkan, tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk memahami persoalan maupun menentukan sikap secara mandiri.
“Umi-umi suka dimanfaatkan oleh beberapa kelompok tertentu ataupun orang tertentu untuk kepentingannya dengan memberikan misalnya uang ataupun jilbab. Itu hanya seperti itu, habis itu ditinggalkan,” ungkapnya.
Karena itu, Fahmi Ummi ingin meningkatkan kesadaran politik muslimah melalui edukasi yang berkelanjutan. Perempuan diharapkan tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan politik, tetapi juga mampu memahami proses, menilai kepentingan yang berkembang, dan menentukan pilihan secara kritis.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan agar muslimah memiliki posisi yang lebih kuat dalam kehidupan publik. Dengan pengetahuan yang memadai, perempuan diharapkan dapat menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta ikut mengawal berbagai persoalan yang berdampak pada masyarakat.
Buka Keanggotaan untuk Muslimah Lintas Organisasi
Sementara itu, Pembina Fahmi Ummi Provinsi Jawa Barat, H Dudu Rohman SAg MSi, menjelaskan bahwa organisasi tersebut berawal dari inisiatif Wakil Menteri Agama RI, Romo HR Mohamad Syafii.
Menurut Dudu, Fahmi Ummi dibentuk sebagai ruang silaturahmi yang mempertemukan muslimah dari berbagai latar belakang organisasi. Selain memperkuat hubungan antaranggotanya, organisasi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperkuat spiritualitas masyarakat.
Dudu menegaskan, keanggotaan Fahmi Ummi tidak terbatas pada keluarga besar Kementerian Agama. Masyarakat umum, khususnya muslimah yang ingin terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, juga memiliki kesempatan untuk bergabung.
Di Jawa Barat, kepengurusan tingkat provinsi telah terbentuk sejak Desember 2025. Selanjutnya, pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan terus didorong agar jangkauan organisasi semakin luas.
Perluasan kepengurusan tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah Ciayumajakuning.
Melalui penguatan organisasi, pendidikan, dan pemberdayaan lintas bidang, Fahmi Ummi berharap semakin banyak muslimah yang memiliki wawasan luas, kemandirian ekonomi, serta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya.
Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik tanpa mudah terseret kepentingan pihak lain. (sam)
