JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya pemahaman tentang statecraft atau seni mengelola negara dalam menghadapi era disrupsi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Menurut Fahri, perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut hadirnya pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan mengelola kekuasaan, serta visi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek.
Pandangan tersebut disampaikan Fahri dalam Kajian Wawasan Kebangsaan bertajuk “Memahami Statecraft: Mengelola Negara di Era AI”, Jumat (21/8/2026) malam.
Fahri menjelaskan, statecraft merupakan kemampuan komprehensif seorang pemimpin dalam mengorkestrasi berbagai elemen bangsa, mulai dari rakyat, wilayah, kekuasaan, hingga struktur pemerintahan. Konsep tersebut, menurutnya, memiliki hubungan erat dengan nilai kenegarawanan atau statesmanship.
Ia kemudian membedakan secara tegas antara cara berpikir seorang politisi dan seorang negarawan.
“Politisi hanya berpikir tentang pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan berpikir tentang generasi berikutnya,” ujar Fahri.
Karena itu, ia mengingatkan para elite dan penyelenggara negara agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik jangka pendek yang hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan.
Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan strategis negara harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, gagasan, serta visi jangka panjang.
AI Harus Menjadi Alat untuk Kesejahteraan Publik
Fahri menilai kehadiran AI membuka peluang besar bagi Indonesia. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila dikelola oleh kepemimpinan yang memiliki kapasitas intelektual memadai.
Pemanfaatan AI, kata dia, harus diarahkan untuk memperbaiki ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan tata kelola kekuasaan yang lebih ramah dan berkeadilan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Menghadapi era AI, kemudahan akses teknologi harus diimbangi dengan kapasitas intelektual manusia. AI harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan publik, perbaikan ekonomi, dan tata kelola kekuasaan yang berkeadilan,” katanya.
Fahri pun mendorong hadirnya arah baru kepemimpinan nasional yang mampu memadukan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Menurutnya, perpaduan tersebut diperlukan agar Indonesia mampu tampil sebagai game changer sekaligus menjadi salah satu kekuatan besar dunia pada era kecerdasan buatan.
Indonesia, lanjut Fahri, sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam dinamika global. Modal tersebut antara lain wilayah geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar, posisi sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, serta populasi Muslim terbesar secara global.
Namun, seluruh potensi itu harus ditopang dengan penguatan sektor teknologi, ekonomi, pertahanan, dan penguasaan kecerdasan buatan.
“Indonesia harus menjadi game changer yang terlibat lebih jauh dalam dinamika global. Kita harus bersiap dengan membangun kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi ke depan,” tegasnya.
Fahri: Manusia Jangan Menjadi Budak Mesin
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pesimistis dalam menghadapi perkembangan AI, termasuk kekhawatiran mengenai hilangnya lapangan pekerjaan.
Menurutnya, perubahan pola kerja memang tidak dapat dihindari. Namun, perkembangan teknologi tidak berarti akan menghilangkan peran manusia sepenuhnya.
Ia menegaskan bahwa manusia merupakan pencipta teknologi, sehingga manusia pula yang harus tetap memegang kendali atas teknologi tersebut.
Fahri bahkan melihat AI berpotensi membebaskan manusia dari beban eksploitasi kerja yang berlebihan. Selama ini, menurutnya, banyak manusia bekerja terlalu keras hingga mengorbankan waktu, keluarga, dan lingkungan, tetapi belum tentu memperoleh hasil yang sepadan.
“Tetapi kita tidak boleh menjadi budak mesin, melainkan mesin yang harus kita pekerjakan untuk kepentingan umat manusia,” katanya.
Dengan pengelolaan yang tepat, AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan, menjaga bumi, meningkatkan produktivitas, dan memberi ruang lebih luas bagi manusia untuk berkarya.
Kunci utamanya, kata Fahri, adalah peningkatan kapasitas keilmuan secara berkelanjutan agar manusia tidak kehilangan kendali terhadap perkembangan teknologi.
Tantangan Polarisasi di Ruang Digital
Fahri juga menyoroti perubahan besar yang terjadi terhadap batas-batas negara di era digital. Menurutnya, ruang digital telah membuat batas teritorial semakin kabur dan mendorong masyarakat menjadi bagian dari ekosistem global.
Di sisi lain, perkembangan platform digital juga menghadirkan tantangan serius. Algoritma, menurut Fahri, dapat dimanfaatkan untuk memperbesar konflik dan polarisasi, terutama ketika penyebaran informasi keliru atau menyesatkan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia mendorong generasi muda Indonesia menguasai keterampilan teknologi tingkat tinggi, termasuk coding dan perancangan algoritma.
Namun, pengembangan teknologi tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai lokal Indonesia, seperti gotong royong, empati, dan semangat komunal.
Fahri menilai Indonesia memiliki fondasi sejarah yang cukup kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Ia menyebut perjalanan bangsa dibangun melalui dua generasi besar.
Generasi pertama, yang diwakili tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, dan para pendiri bangsa lainnya, meletakkan fondasi narasi kebangsaan, ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, serta konsolidasi nasional.
Sementara generasi berikutnya memperkuat pembangunan kelembagaan negara dan birokrasi. Fondasi tersebut dinilai telah teruji dalam berbagai transisi politik, termasuk memasuki era reformasi dan pemilu demokratis.
Kekuasaan dan Ilmu Tidak Boleh Dipisahkan
Pada akhirnya, Fahri menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menghadapi disrupsi digital sangat bergantung pada kemampuan memadukan kekuasaan atau power dengan kapasitas intelektual atau ilmu pengetahuan.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa ilmu dapat menjadi berbahaya. Sebaliknya, ilmu tanpa kekuasaan sering kali tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk diwujudkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata.
“Kekuasaan tanpa ilmu sangat berbahaya, sedangkan ilmu tanpa kekuasaan menjadi lemah dan tidak berdaya. Masa depan Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bertindak layaknya philosopher king—memiliki otoritas kekuasaan yang efektif sekaligus kebijaksanaan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.
Menutup paparannya, Fahri kembali menggarisbawahi pentingnya model kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kapasitas intelektual dengan otoritas kekuasaan.
Menurut dia, kedua unsur tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri jika Indonesia ingin mampu menghadapi perubahan besar pada masa depan.
“Kekuasaan itu hanya ada dua sisi: power dan ilmu. Ke depan, dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita tidak ingin orang berkuasa tapi tidak berilmu, atau orang berilmu tapi lemah tanpa kekuasaan. Kekuasaan tanpa ilmu akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan,” pungkasnya. (Abd)
