CIREBON – Kegiatan Youth Parliamentary Chapter Cirebon yang diikuti para pelajar se-Kabupaten Cirebon disambut antusias. Pasalnya, dalam kesempatan tersebut dibahas banyak hal tentang beragam peran pemuda khususnya para pelajar dalam rangka mengawal kebijakan daerah yang pro rakyat. Hadir sebagai pembicara diantaranya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi, Asda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Cirebon Nanan Abdul Manan SSTP MSi dan Akademisi UGJ Cirebon Dr M Sigit Gunawan SH MKn.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi pelaksanaan Youth Parliamentary Chapter Cirebon yang dihadiri para pelajar se-Kabupaten Cirebon dikemas lewat forum diskusi yang sangat strategis. Apalagi, didalamnya, kata Sophi, membahas pembangunan infrastruktur Kabupaten Cirebon dari perspektif generasi muda.
“Pembangunan infrastruktur bukan semata soal jalan, jembatan, irigasi, atau gedung semata. Lebih dari itu, infrastruktur adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antarwilayah,” ujar Sophi dalam sambutannya.
Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang memiliki posisi strategis, lanjut Sophi, tentu membutuhkan perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Di sinilah peran penting generasi muda. Youth Parliamentary bukan sekadar forum simulasi parlemen, tetapi ruang pembelajaran demokrasi, tempat lahirnya gagasan kritis, dan wadah membangun kepedulian terhadap persoalan daerah,” tegasnya.
Sophi meyakini, pemuda hari ini adalah pemimpin dan pengambil kebijakan di masa depan. Maka, kata dia, sejak dini harus dibiasakan untuk berpikir solutif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, saya menyambut baik diskusi ini. DPRD sangat terbuka terhadap aspirasi, ide, dan masukan dari generasi muda, khususnya terkait pembangunan infrastruktur. Pemikiran kritis anak muda sangat dibutuhkan agar kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat,” paparnya.
Pihaknya berharap, melalui diskusi ini, para peserta dapat menyampaikan pandangan, kritik, dan rekomendasi yang membangun. Jangan ragu untuk menyuarakan ide-ide inovatif demi Kabupaten Cirebon yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
“Semoga forum ini menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang sadar politik, peduli pembangunan, dan siap berkontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu narasumber dari Akademisi UGJ Cirebon, Dr M Sigit Gunawan SH MH dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa persoalan banjir, tata ruang, dan pelanggaran AMDAL di Cirebon bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola dan komitmen kebijakan.
“Kita memiliki regulasi yang cukup lengkap. Kita memiliki instrumen pengawasan. Namun, persoalan utama terletak pada konsistensi pelaksanaan dan keberanian penegakan hukum,” ujar Akademisi Fakultas Hukum UGJ Cirebon dihadapan para pelajar.
Jika AMDAL hanya dijadikan formalitas, lanjut Sigit, dan tata ruang mudah dilanggar, dan jika pengawasan lemah, maka yang terjadi adalah pembangunan yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
“Saya juga mendorong anak muda untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial. Era digital memberi ruang besar bagi generasi muda untuk mengawal kebijakan secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut kata Sigit, semua pihak baik kampus, pelajar, mahasiswa, masyarakat, media, dan pemerintah selaku pemangku kebijakan harus berjalan bersama. Tanpa kolaborasi dan transparansi, pembangunan yang berkelanjutan hanya akan menjadi slogan.
“Harapan saya, dari forum ini lahir kesadaran kolektif bahwa masa depan Cirebon harus dibangun dengan integritas, keberanian, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” paparnya. (*)
