CIREBON – Kabar pengunduran diri aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menjadi perhatian. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 24 pegawai mengajukan pengunduran diri dari statusnya sebagai ASN. Menariknya, seluruh pegawai yang memilih mundur tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fenomena 24 ASN mengundurkan diri ini tercatat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon. Berbagai alasan melatarbelakangi keputusan para pegawai tersebut untuk mengakhiri masa pengabdiannya sebagai aparatur pemerintah.
Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, mengungkapkan bahwa jumlah pengajuan pengunduran diri tersebut merupakan data hingga September 2026.
Menurutnya, seluruh pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri atau bukan karena pemberhentian oleh instansi pemerintah.
“Fenomena ini juga terjadi di ASN, sudah ada 24 pegawai yang mengundurkan diri,” ujar Suwarso Budi Winarno kepada Rakyat Cirebon, Selasa (10/11).
Budi menjelaskan, alasan yang disampaikan para PPPK cukup beragam. Salah satunya karena harus mengikuti pasangan yang mendapatkan pekerjaan atau bertugas di daerah lain.
Selain itu, terdapat pegawai yang memilih meninggalkan status PPPK karena telah memperoleh pekerjaan baru dengan tawaran insentif atau penghasilan yang dinilai lebih menjanjikan.
Sebagian lainnya memutuskan mundur karena ingin lebih fokus mengurus keluarga.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BKPSDM Kota Cirebon tidak dapat menghalangi keputusan pegawai yang bersangkutan.
“Semua atas permintaan sendiri (APS), alasannya bermacam-macam, dan kita tidak bisa menahan,” jelasnya.
Kontrak 1.575 PPPK Paruh Waktu Berakhir September 2026
Pengunduran diri 24 pegawai tersebut juga terjadi di tengah proses evaluasi dan perpanjangan masa kerja PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Cirebon.
Sebagaimana diketahui, PPPK paruh waktu yang diangkat pada 2025 memiliki masa perjanjian kerja selama satu tahun. Dengan demikian, masa kontrak angkatan pertama tersebut berakhir pada 30 September 2026.
Budi menyebutkan, pada saat pengangkatan tahun lalu, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Cirebon mencapai 1.575 orang.
Namun, setelah masa kontrak berakhir, jumlah pegawai yang mendapatkan perpanjangan masa kerja tidak lagi sama dengan jumlah awal pengangkatan.
BKPSDM Kota Cirebon mencatat sebanyak 1.544 PPPK paruh waktu mendapatkan perpanjangan kontrak.
Artinya, terdapat selisih 31 pegawai dibandingkan jumlah awal pengangkatan pada 2025.
Budi menjelaskan, berkurangnya jumlah pegawai yang mendapatkan perpanjangan kontrak disebabkan beberapa faktor. Selain adanya 24 PPPK yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, terdapat pula pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
“Yang diperpanjang lebih sedikit, karena yang lainnya ada yang mengundurkan diri, ada juga yang memasuki masa pensiun,” ungkapnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa dinamika kepegawaian di lingkungan Pemkot Cirebon tidak hanya berkaitan dengan pengangkatan dan perpanjangan kontrak, tetapi juga keputusan individu pegawai dalam menentukan kelanjutan kariernya.
Ke depan, keberadaan PPPK paruh waktu tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkot Cirebon. (sep)
